BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin koordinasi dengan jajaran TNI melalui pertemuan bersama Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., di Banda Aceh, Senin (22/9/2025) malam.
Pertemuan yang berlangsung di kediaman Pangdam IM tersebut membahas sejumlah program strategis, khususnya penguatan ketahanan pangan berbasis peternakan di Aceh. Diskusi berlangsung dalam suasana hangat dan produktif sebagai bagian dari upaya membangun kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan TNI AD.
Dalam kesempatan itu, Fadhlullah menegaskan bahwa sektor peternakan, terutama ayam petelur, memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, peningkatan produksi telur dapat mendukung ketersediaan pangan lokal, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ketahanan pangan tidak bisa ditunda. Kita harus bergerak cepat, mengoptimalkan lahan dan fasilitas yang ada, serta menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Pemerintah Aceh siap bersinergi untuk mendukung program ini,” ujar Fadhlullah.
Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana rehabilitasi kandang ayam petelur di Desa Peurumping, Kabupaten Aceh Besar. Fasilitas yang selama ini tidak beroperasi secara optimal akan diperbaiki secara menyeluruh, mulai dari kandang baterai, sistem air, tempat pakan, atap bangunan, hingga sarana pendukung lainnya.
Selain perbaikan infrastruktur, populasi ayam petelur di lokasi tersebut juga direncanakan ditingkatkan hingga mencapai 10.000 ekor guna mendukung peningkatan produksi telur di Aceh.
Wagub dan Pangdam IM juga membahas pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ayam Petelur di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar. UPTD yang memiliki luas lahan sekitar lima hektare dan kapasitas hingga 100.000 ekor ayam tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung program ketahanan pangan daerah.
Namun demikian, pengelolaan aset tersebut masih menghadapi kendala terkait status legalitas lahan yang berada di atas Hak Guna Usaha (HGU) PT ANI. Pemerintah Aceh menilai kepastian status aset menjadi hal penting agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kodam Iskandar Muda dan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan TNI dalam mendukung pembangunan sektor peternakan yang berkelanjutan.
