BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring melalui Zoom, Selasa (8/9/2025). Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan membahas pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di daerah.
Dalam arahannya, Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjaga stabilitas wilayah, terutama pasca terjadinya sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Mendagri menekankan pentingnya pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen strategis lainnya. Ia juga mendorong pelaksanaan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pasar murah dan program bantuan sosial.
“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan. Hindari flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah harus tampil sederhana dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” tegas Tito.
Selain itu, Mendagri menginstruksikan agar kepala daerah tetap berada di wilayah tugas masing-masing, menunda agenda perjalanan luar negeri, mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) untuk menjaga kondusivitas daerah.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, memaparkan strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan nasional. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun hingga 5 persen pada tahun 2029 melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Muhaimin, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp503,2 triliun pada tahun 2025 untuk mendukung berbagai program perlindungan sosial, termasuk jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan tenaga kerja, serta penciptaan peluang usaha.
“Penurunan kemiskinan membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan program-program tersebut berjalan efektif hingga ke tingkat desa,” ujarnya.
Muhaimin juga mendorong pemerintah daerah memperluas akses dokumen kependudukan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
