Lampuan l BANDA ACEH. – Muzakir Ar. menyoroti sejumlah kelemahan dalam perumusan tindak pidana *liwath* sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ia menilai, konstruksi norma dalam ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian dan penegakan hukum.
Sorotan tersebut disampaikan menyusul perkembangan kasus dugaan tindak pidana hubungan seksual sesama jenis yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (57) dan seorang mahasiswa berinisial AM (22).
Dalam perkembangan perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Qanun Hukum Jinayat belum terpenuhi.
Muzakir Ar. menjelaskan, persoalan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari aspek pembuktian dalam perkara konkret, tetapi juga dari kelemahan perumusan norma pidana yang menjadi dasar penegakan hukum.
Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 mendefinisikan *liwath* sebagai perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
Sementara itu, Pasal 63 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah liwath diancam dengan uqubat ta’zir berupa cambuk paling banyak 100 kali, denda paling banyak 1.000 gram emas murni, atau penjara paling lama 100 bulan.
Menurut Muzakir, rumusan tersebut menempatkan unsur penetrasi atau masuknya zakar ke dalam dubur sebagai elemen penting yang harus dibuktikan untuk menyatakan seseorang melakukan jarimah liwath.
Persoalannya, pembuktian terhadap unsur perbuatan tersebut tidak selalu mudah dilakukan dalam praktik penegakan hukum. Ketika unsur penetrasi tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, aparat penegak hukum akan menghadapi kendala untuk memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana ditentukan dalam qanun.
Ia juga menyoroti penggunaan unsur kesengajaan (*dolus*) dalam ketentuan tersebut. Menurutnya, unsur kesengajaan harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, termasuk keterkaitannya dengan perbuatan yang secara tegas dirumuskan dalam norma pidana.
“Persoalan ini menunjukkan bahwa perumusan tindak pidana tidak cukup hanya berorientasi pada larangan suatu perbuatan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, kejelasan unsur delik, dan kemungkinan pembuktiannya dalam proses peradilan,” demikian pokok kritik Muzakir terhadap konstruksi norma tersebut.
Muzakir Ar. meminta Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap Qanun Hukum Jinayat, khususnya ketentuan mengenai jarimah liwath.
Menurutnya, revisi diperlukan agar rumusan tindak pidana lebih jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat diterapkan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak.
Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap qanun bukan berarti menghilangkan substansi pengaturan hukum jinayat di Aceh. Sebaliknya, pembaruan regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa norma yang dibentuk memiliki konstruksi hukum yang kuat, dapat dibuktikan secara objektif, dan mampu memberikan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum.
“Regulasi pidana harus dirumuskan secara cermat. Jangan sampai terdapat ketentuan yang secara normatif telah mengatur suatu perbuatan, tetapi dalam praktiknya justru menyulitkan aparat penegak hukum untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut,” tegasnya.
Karena itu, Muzakir berharap Pemerintah Aceh dan DPRA menjadikan persoalan ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kualitas perumusan norma dalam Qanun Hukum Jinayat agar selaras dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan kebutuhan penegakan hukum di Aceh.






