Lampuan l Banda Aceh – Insiden pengibaran bendera Bulan Bintang dalam kegiatan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026), yang mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka, menuai perhatian berbagai kalangan. Para korban dilaporkan mendapatkan perawatan di RSUD Tgk Abdullah Syafii, Beureunuen.
Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua MIM Aceh, Muzakir Ar., menilai insiden itu sebagai gambaran kegagalan negara dalam membaca dan memahami persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Aceh. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya secara terburu-buru memaknai pengibaran bendera Bulan Bintang sebagai bentuk pembangkangan ataupun mengaitkannya dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Muzakir menjelaskan bahwa bagi sebagian masyarakat Aceh, pengibaran bendera Bulan Bintang tidak selalu dimaknai sebagai ekspresi politik separatisme. Tindakan tersebut dapat pula menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian secara memadai, terutama menyangkut kondisi ekonomi, kesejahteraan, serta respons pemerintah terhadap persoalan kebencanaan, termasuk banjir yang melanda Aceh beberapa waktu lalu.
“Negara jangan sedikit-sedikit mengaitkan pengibaran bendera Bulan Bintang dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pemerintah harus mampu memahami konteks sosial dan persoalan yang melatarbelakangi tindakan masyarakat. Tidak semua ekspresi pengibaran bendera tersebut dapat serta-merta dikaitkan dengan separatisme,” ujar Muzakir Ar.
Ia juga menegaskan bahwa pengibaran bendera Bulan Bintang memiliki landasan pengaturan dalam kerangka kekhususan Aceh. Menurutnya, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh merupakan ketentuan yang harus diperhatikan dalam melihat persoalan tersebut.
Lebih lanjut, Muzakir menguraikan sejumlah landasan pemikiran mengenai keberadaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Pertama, pembentukan qanun tersebut memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Landasan tersebut kemudian dijabarkan melalui Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Kedua, menurutnya, ketentuan Pasal 246 dan Pasal 247 UUPA memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Aceh untuk membentuk qanun yang mengatur bendera dan lambang Aceh sebagai bagian dari kekhususan daerah. Ketiga, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 telah dibentuk dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh sehingga keberadaannya memiliki konsekuensi yuridis yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.
Meskipun demikian, Muzakir menyoroti persoalan kepastian hukum yang hingga kini masih menyelimuti keberadaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, khususnya setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016 terkait pembatalan qanun tersebut.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang membutuhkan kejelasan dari pemerintah, terutama mengenai kedudukan dan keberlakuan qanun setelah adanya keputusan pembatalan tersebut.
“DPRA dan Gubernur Aceh harus memberikan kejelasan mengenai status hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 pasca diterbitkannya Kepmendagri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus berada dalam ketidakpastian karena berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketegangan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Muzakir juga berpandangan bahwa secara material, dinamika politik pascaperdamaian telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Menurutnya, basis material perjuangan GAM telah mengalami transformasi dan terserap ke dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses perdamaian dan pelaksanaan kekhususan Aceh.
“Secara material, GAM sudah tidak ada lagi di Aceh. Basis materialnya sudah terserap ke dalam Republik,” kata Muzakir Ar.
Ia menambahkan bahwa pengibaran bendera Bulan Bintang dalam kegiatan kenduri Maulid Nabi di Pulo Keunari perlu dibaca secara lebih komprehensif dengan memperhatikan situasi sosial masyarakat. Ekspresi tersebut, menurutnya, dapat menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap respons pemerintah atas berbagai persoalan yang belum tertangani dengan baik, termasuk dampak banjir yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Muzakir menilai bahwa masyarakat sering kali menggunakan simbol yang dianggap dekat dengan identitas dan sejarah Aceh sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi maupun kekecewaan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat daripada menggunakan pendekatan represif.
Ia secara khusus meminta TNI agar menghindari tindakan represif dalam merespons ekspresi masyarakat. Penanganan setiap persoalan di Aceh, menurutnya, harus dilakukan secara terukur, profesional, dan mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Muzakir berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dapat segera melakukan evaluasi serta membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat guna mencegah terulangnya peristiwa serupa. Kepastian hukum mengenai Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 juga perlu menjadi perhatian serius DPRA dan Gubernur Aceh agar tidak terus menjadi sumber ketegangan dalam kehidupan masyarakat.
“Negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan justru memperbesar ketegangan melalui pendekatan represif. Pemerintah harus menjamin agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di Aceh,” tutup Muzakir Ar.
Lebih lanjut, Muzakir Ar. menegaskan bahwa apabila pemerintah menganggap terdapat pertentangan antara materi muatan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) di Mahkamah Agung. Menurutnya, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 telah disahkan dan diundangkan pada 25 Maret 2013 sebagai produk hukum daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan khusus Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, keberadaan dan keabsahan materi muatan qanun tersebut harus ditempatkan dalam kerangka sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Jika pemerintah menilai terdapat materi muatan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seharusnya ditempuh melalui mekanisme pengujian materiil (judicial review) di Mahkamah Agung. Bukan justru membiarkan persoalan ini terus berada dalam ketidakpastian hukum. Qanun tersebut telah disahkan dan diundangkan, sehingga penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme konstitusional dan prinsip negara hukum,” tegasnya.
Ia merujuk pada Pasal 24A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Muzakir menilai, langkah pengujian melalui Mahkamah Agung penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Dengan demikian, pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh tidak terus-menerus membiarkan perbedaan penafsiran mengenai keberadaan qanun tersebut berkembang menjadi persoalan sosial dan politik di tengah masyarakat Aceh.
