Lampuan l BANDA ACEH — Ketua Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPW ICMI) Aceh, Dr Taqwaddin, mengajak para cendekiawan Muslim Aceh tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, tetapi juga menghadirkan kesantunan, keteladanan dan kerja nyata untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Taqwaddin dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Wilayah (Musywil) VIII ICMI Aceh di Hotel Azana Oasis Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
“Cendekiawan adalah orang-orang cerdas yang santun,” kata Taqwaddin.
Menurutnya, kecendekiawanan tidak cukup diukur dari gelar akademik maupun kemampuan berbicara. Seorang cendekiawan harus mampu mengubah ilmu dan gagasannya menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia berharap para cendekiawan Muslim Aceh ikut bekerja membantu mewujudkan Aceh yang mulia sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat.
Aceh dan Belanda
Dalam sambutannya, Taqwaddin juga mengangkat sejarah panjang Aceh dalam hubungan internasional.
Ia mengingatkan bahwa Kesultanan Aceh merupakan kekuatan politik penting di kawasan Asia Tenggara sejak berabad-abad lalu. Pada abad ke-17, Aceh berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat intelektual Islam di Asia Tenggara. UNESCO juga mencatat Hikayat Aceh sebagai sumber penting mengenai kehidupan Kesultanan Aceh pada abad ke-17. (UNESCO)
Taqwaddin menyampaikan bahwa Kerajaan Aceh lebih tua daripada Kerajaan Belanda. Ia juga menyebut Aceh sebagai kerajaan pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda pada 1603.
Pernyataan mengenai pengakuan Aceh terhadap Belanda tersebut memang terdapat dalam sejumlah tulisan sejarah populer dan kajian yang membahas hubungan awal Aceh-Belanda.
“Kerajaan Aceh lebih tua dari Kerajaan Belanda. Aceh adalah kerajaan pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda pada 1603,” ujar Taqwaddin.
Ia kemudian menceritakan bahwa pernah ada seorang profesor berkebangsaan Belanda yang menyampaikan permintaan maaf melalui Ketua ICMI Aceh terkait sejarah penjajahan Belanda terhadap Aceh.
“Ada seorang profesor berkebangsaan Belanda meminta maaf melalui Ketua ICMI Aceh. Beliau mengatakan, seharusnya Belanda tidak berperang dengan Aceh,” ungkapnya.
Taqwaddin mengatakan sejarah tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi generasi sekarang. Kejayaan dan kedaulatan Aceh pada masa lalu harus menjadi energi untuk membangun Aceh masa kini, bukan sekadar nostalgia.
Sejarah juga mencatat bahwa hubungan Aceh dan Belanda kemudian berubah menjadi konflik panjang. Perang Aceh melawan Belanda berlangsung sejak 1873 dan menjadi salah satu perang kolonial terpanjang dan paling berat yang dihadapi Belanda di Nusantara. (Scholar Hub)
Lumbung Padi dan Ketahanan Pangan
Dari sejarah tersebut, Taqwaddin kemudian membawa peserta Musywil kepada persoalan Aceh hari ini, khususnya ketahanan pangan.
Ia mengingatkan bahwa pada masa lalu, salah satu simbol kemuliaan dan kesejahteraan keluarga Aceh adalah keberadaan lumbung padi di rumah.
“Dulu salah satu simbol kemuliaan dan kesejahteraan adalah lumbung padi di rumah,” katanya.
Menurutnya, lumbung padi menggambarkan sebuah keluarga yang memiliki persediaan pangan dan tidak mudah bergantung kepada pihak lain.
Karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu agenda penting yang perlu diperjuangkan ICMI Aceh.
Ketahanan pangan, kata Taqwaddin, bukan sekadar persoalan pertanian. Di dalamnya terdapat persoalan kemandirian, ekonomi masyarakat, kesejahteraan dan martabat sebuah daerah.
Para cendekiawan, lanjutnya, harus mampu membaca persoalan tersebut dan menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan.
“Cendekiawan Muslim Aceh diharap bekerja untuk membantu terwujudnya Aceh mulia dan membangun kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.
Kepemimpinan ICMI
Taqwaddin juga menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam ICMI memiliki karakter berbeda dengan kepemimpinan kepala daerah.
Menurutnya, kepala daerah memiliki otoritas pemerintahan, sedangkan ICMI merupakan organisasi kemasyarakatan dengan peran, fungsi dan otoritas kelembagaan yang berbeda.
“Kepemimpinan di ICMI berbeda dengan kepala daerah, baik otoritas, peran maupun fungsi kelembagaannya,” ujarnya.
Ia mengatakan kepemimpinan dalam organisasi cendekiawan lebih banyak bertumpu pada gagasan, keteladanan, kemampuan membangun komunikasi dan kerja bersama.
Dalam konteks itu, Taqwaddin juga mengungkapkan perjalanan kepemimpinan ICMI Aceh pada periode sebelumnya.
Ia menyebutkan bahwa dalam dinamika organisasi yang berkembang ketika itu, ICMI Aceh sempat berada dalam kondisi yang membuat roda organisasi seperti kehilangan napas.
“ICMI Aceh dalam periode lalu pernah sempat seperti kehilangan napas karena kondisi yang berkembang saat itu,” ujarnya.
Atas kesepakatan Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Pengurus Harian, kemudian disepakati penunjukan dirinya sebagai Ketua MPW ICMI Aceh melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Penunjukan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi.
Kini, dalam Musywil VIII, Taqwaddin menyatakan dirinya mencalonkan kembali untuk dipilih sebagai Ketua MPW ICMI Aceh.
“Untuk kelangsungan roda kepemimpinan organisasi, saya mencalonkan diri untuk dipilih dalam Muswil ini,” katanya.
Menurut Taqwaddin, proses pemilihan dalam Musywil merupakan bagian dari mekanisme organisasi. Karena itu, seluruh proses diharapkan berlangsung dalam suasana persaudaraan, santun dan mengutamakan kepentingan ICMI serta kemajuan Aceh.
Musywil VIII ICMI Aceh diharapkan menjadi momentum konsolidasi para cendekiawan Muslim untuk merumuskan agenda organisasi ke depan, terutama dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, ICMI tidak hanya hadir sebagai rumah bagi kaum intelektual Muslim, tetapi juga sebagai kekuatan gagasan yang ikut bekerja menghadirkan perubahan nyata bagi Aceh.
Laporan Saif
