Masyarakat Minta Gubernur Aceh Beri Kepastian Soal Realisasi Program Rehab Masjid

Daerah, News, Pemerintah87 Dilihat

Lampuan l BANDA ACEH – Belum terealisasinya program rehabilitasi masjid yang direncanakan Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2026 kembali menuai perhatian dan kekecewaan masyarakat. Warga berharap Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) tidak membiarkan program tersebut hilang begitu saja, mengingat banyak masjid yang telah diusulkan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi.

Program yang direncanakan menyasar sekitar 300 masjid di berbagai wilayah Aceh itu sebelumnya menjadi harapan masyarakat. Sejumlah usulan bahkan disampaikan melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagai bentuk aspirasi warga yang menginginkan kondisi rumah ibadah mereka mendapat perhatian pemerintah.

Namun, hingga memasuki penghujung tahun anggaran 2026, bantuan rehabilitasi tersebut belum dapat direalisasikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama bagi pengurus masjid dan warga yang telah lama menantikan bantuan untuk memperbaiki fasilitas ibadah.

Masyarakat menilai, kebutuhan rehabilitasi masjid bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Masjid tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat. Karena itu, perhatian pemerintah terhadap kelayakan bangunan dan fasilitas masjid dinilai sangat penting.

Warga memahami bahwa pemerintah memiliki berbagai kebutuhan dan prioritas anggaran yang harus dipenuhi. Namun, masyarakat juga berharap program yang telah direncanakan dan dinantikan tersebut tidak serta-merta dihilangkan tanpa kepastian kelanjutan.

“Kami berharap program rehabilitasi masjid ini jangan dicoret begitu saja. Banyak masyarakat yang sudah menaruh harapan. Kalau memang tahun ini tidak bisa direalisasikan, setidaknya Pemerintah Aceh harus memastikan bahwa tahun depan program tersebut benar-benar dilaksanakan,” demikian harapan salah satu pengurus masjid di Aceh Utara.

Sebelumnya, persoalan belum berjalannya program rehabilitasi masjid ini juga berkaitan dengan belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan penerima hibah.

Pemerintah Aceh melalui Plt. Sekda Aceh, Taufik, menjelaskan bahwa terdapat tahapan administrasi yang belum terpenuhi sejak awal, sehingga pencairan bantuan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Menurut penjelasan Plt. Sekda, proses hibah harus memenuhi tahapan administrasi, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi dokumen, penetapan dalam APBA, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), hingga penerbitan SK Gubernur sebagai dasar pencairan.

Persoalan administrasi tersebut berdampak pada tidak dapat dijalankannya program rehabilitasi masjid pada tahun anggaran 2026. Pemerintah Aceh juga menyampaikan bahwa anggaran terkait dialihkan untuk membantu memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Plt. Sekda Aceh menyatakan bahwa dana rehabilitasi masjid akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan tahapan administrasi yang benar. Pernyataan ini menjadi harapan bagi masyarakat agar program tersebut tidak berhenti sebatas rencana.

Meski demikian, masyarakat meminta agar komitmen penganggaran kembali itu diwujudkan secara nyata dalam APBA 2027. Pemerintah Aceh diharapkan segera melakukan pembenahan administrasi, memeriksa kembali seluruh usulan, serta memastikan masjid-masjid yang memenuhi persyaratan tetap masuk dalam daftar penerima bantuan.

Masyarakat juga mengharapkan adanya keterbukaan mengenai kelanjutan program tersebut, termasuk kepastian jumlah masjid yang akan menerima bantuan, mekanisme pengajuan, dan jadwal pelaksanaannya. Dengan demikian, warga tidak terus berada dalam ketidakpastian setelah menunggu realisasi bantuan yang telah diusulkan.

Kini, perhatian masyarakat tertuju kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah. Masyarakat berharap kepemimpinan Pemerintah Aceh dapat memberikan kepastian bahwa program rehabilitasi masjid tetap menjadi perhatian dan kebutuhan rumah ibadah tidak terabaikan di tengah berbagai prioritas pembangunan daerah.

Bagi masyarakat, persoalannya bukan semata-mata apakah bantuan dapat dicairkan pada 2026 atau 2027. Lebih dari itu, mereka ingin memastikan bahwa aspirasi yang telah disampaikan tidak berakhir sebagai janji anggaran, melainkan benar-benar diwujudkan melalui program yang jelas, transparan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh jamaah.[]