Lampuan l Jakarta – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, atas keberhasilan menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan dalam penanganan tindak pidana pertanahan tahun 2026.
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Ballroom Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Kajati Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn., diwakili Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Aceh yang hadir menerima piagam penghargaan sekaligus penyematan pin dari Menteri ATR/Kepala BPN.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, S.H., mengatakan penghargaan bernomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi dan sinergi Kejati Aceh bersama Polda Aceh serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah.
Menurutnya, penghargaan itu menjadi pengakuan atas kerja sama lintas lembaga dalam mendukung penyelesaian target operasi tindak pidana pertanahan di Aceh.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas sinergi dan kolaborasi Kejati Aceh bersama Polda Aceh dan Kanwil BPN Provinsi Aceh dalam mendukung penegakan hukum di bidang pertanahan, khususnya melalui pelaksanaan tugas Satgas Mafia Tanah,” ujar Ali Rasab Lubis.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan apresiasi kepada jajaran kejaksaan dan kepolisian atas kerja sama dalam mendukung operasi penanganan tindak pidana pertanahan.
Ia menegaskan, keberhasilan pencapaian target operasi tidak terlepas dari kolaborasi antarlembaga. Penanganan tindak pidana pertanahan, menurutnya, membutuhkan keterlibatan berbagai unsur dan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.
“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Pada 2026, penghargaan tersebut diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas Kapolda, Kajati, dan Kepala Kantor Wilayah BPN dari 25 provinsi di Indonesia. Kejati Aceh menjadi salah satu institusi yang memperoleh apresiasi atas capaian penyelesaian target operasi tindak pidana pertanahan.
Nusron juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten/kota guna meningkatkan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan. Langkah tersebut dinilai penting agar upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan optimal.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer yang mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigjen Pol. Suhirman yang mewakili Kapolri. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Ali Rasab Lubis menambahkan, Kejati Aceh berkomitmen memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Polda Aceh serta Kanwil BPN Provinsi Aceh dalam mencegah dan menangani tindak pidana pertanahan.
“Ke depan, sinergi lintas lembaga akan terus diperkuat agar upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan dapat berjalan secara profesional, terpadu, dan berkelanjutan,” tutupnya
