BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026 di Banda Aceh, Selasa (14/4/2026). Kegiatan tersebut dihadiri para ketua MPU kabupaten/kota serta sejumlah pemangku kepentingan terkait di Aceh.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan bahwa rakor MPU bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara ulama dan pemerintah dalam mendukung pembangunan Aceh yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.
Menurutnya, MPU memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, tidak hanya sebagai lembaga pemberi pertimbangan kepada pemerintah, tetapi juga sebagai pengawal pelaksanaan syariat Islam dan pembina moral masyarakat.
“Implementasi syariat Islam harus benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya dalam tataran kebijakan,” ujar Fadhlullah.
Ia menilai tema yang diangkat dalam Rakor MPU tahun ini sangat relevan dengan tantangan sosial yang terus berkembang. Karena itu, peran ulama dinilai semakin strategis dalam memberikan pembinaan keagamaan, menjaga harmoni sosial, serta memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Islam.
Fadhlullah berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum konsolidasi kelembagaan MPU di seluruh Aceh sehingga rekomendasi yang dihasilkan mampu menjadi pedoman yang aplikatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain membahas penguatan peran ulama, Wagub Aceh juga menyoroti derasnya arus informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia mengajak para ulama untuk aktif memberikan edukasi dan klarifikasi terhadap berbagai informasi yang belum tentu benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dalam kesempatan itu, Fadhlullah turut menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan. Namun, pelaksanaannya kini dilakukan dengan penyesuaian berbasis data sosial ekonomi agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.
Ia berharap para ulama dapat membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program JKA. Menurutnya, sinergi yang kuat antara ulama dan umara menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan Aceh yang maju, religius, dan berkelanjutan.
Pemerintah Aceh, lanjut Fadhlullah, akan terus memperkuat peran MPU sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan syariat Islam.
